Nakerwan Jadi Watunas Tidak Hanya Di Arab Saudi

Kalangan DPR menyatakan sangat prihatin karena banyaknya tenaga kerja wanita Indonesia (Nakerwan) yang terjerumus menjadi wanita tuna susila di Arab Saudi. Terjadinya perbuatan yang tidak terpuji itu merupakan kesalahan besar dari sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia.
"Tidak jelas,untuk apa para Nakerwan itu diberangkatkan ke Arab Saudi. Akankah dijadikan pembantu rumah tangga ataukah bekerja di bidang lainnya. Akibatnya, diantara mereka itu terjerumus di dunia prostitusi yang sangat ditentangkan oleh moral bangsa."

Keprihatinan itu pernah disampaikan oleh anggota DPR, "hal yang menyentuh secara kewanitaan karena terjadi kepada para Nakerwan yang seharusnya mendapat perlindungan dari perlakuan yang tidak baik,ini sangat memalukan. Mengapa masih terjadi pelecehan Nakerwan di Arab Saudi."

Pernah anggota Komisi VI DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, menemukan adanya TKW yang menjadi Watunas,seperti laporan dari Konjen RI di Jeddah.
Sementara itu anggota komisi I DPR mengatakan, Nakerwan yang menjadi pelacur tak hanya di Arab saudi atau Jeddah saja, tapi terjadi di hampir semua negara yang menjadi tujuan TKI seperti Jepang, Hongkong, Malaysia dan negara-negara lainnya. Hal ini bisa dibuktikan di tempat-tempat pelacuran konsumen ditawarkan wanita penghibur dari berbagai negara. Di situ bisa dipilih apakah wanita dari Indonesia, Vietnam atau Filipina.

Untuk mengetahui Nakerwan yang menjadi pelacur di negara tujuan itu bukan hal sulit. sebab mereka ini ada yang mengkoordinir di dalam satu kompleks khusus, sehingga siapapun bisa mengetahui dengan mudah.
Persoalan itu juga bukan hal baru sehingga justru mengherankan jika saat ini baru dipersoalkan. Kalau bermaksud menyelesaikan persoalan ini hendaknya sejak persoalannya belum mencuat dan separah seperti sekarang ini.

Mestinya pemerintah cepat tanggap sejak persoalan ini muncul ke permukaan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau dibiarkan terus mengesankan Indonesia ini mampu mengekspor ribuan TKI tapi kenyataannya justru ekspor prostitusi. Anggapan ini sudah berkembang Indonesia merupakan salah satu negara yang mengekspor wanita penghibur itu.

Kata anggota komisi I DPR mengatakan, kesulitan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini karena tiadanya koordinasi yang baik antara instansi terkait. Bahkan antara instansi itu sepertinya tak ada koordinasi sehingga persoalannya semakin parah. Karena itu perlu aada koordinasi yang lebih intensif.
Rendahnya kualitas TKI juga menjadi penyebab makin banyaknya Nakerwan yang melacurkan diri. Karena mungkin karena tekanan hidup atau mereka melarikan diri sehingga akhirnya melacurkan diri.

Masalah morah
Kata anggota DPR, masalah Nakerwan adalah masalah moral dan itu bukan masalah antar negara. Setelah di sana baru menjadi masalah negara. Karena asal mulanya mereka mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan. Kalau mereka memang mau menjadi watunas itu hanya masalah moral, tapi kalau mereka tak mau harus pulang saja. Masalah mereka melacurkan diri mungkin karena tekanan masalah ekonomi. Namun sesungguhnya siapa yang mau mengorbankan harga diri untuk ajdi pelacur kalau tidak terdesak ekonomi. Mereka sudah terlanjur terdesak  oleh kebutuhan hidup, disamping itu mereka tak punya skill.

Untuk meloloskan mereka ke luar negeri, calo merekayasa data mereka. Padahal tenaga yang dikirim kesana sesuai permintaan yang punya skill tertentu, bukan yang tidak punya skill. Kita kurang jujur, sebab permintaan itu ada kriteria-kriterianya. Ini kembali lagi masalah moral.
Penyelesaiannya, semua instansi terkait harusemperketat pengawasan. Kita tahu pemerintah ingin meningkatkan taraf hidup rakyat lebih tinggi. Jangan sampai itikad baik pemerintah merugikan nama baik pemerintah. Karena itu, semua pihak terkait betul-betul memperhatikan semua kebutuhan yang berlaku.

Sementara itu Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Binapenta) Depnaker RI Di Cikarang Bekasi mengatakan, tenaga kerja wanita (Nakerwan) yang dikirim secara legal (sah) tidak mungkin bekerja menjadi wanita tuna susila (watunas) di Arab Saudi.
Penempatan TKI di luar negeri dilakukan secara ketat. TKI, termasuk tenaga kerja informal, seperti pembantu rumah tangga, dipersiapkan di tanah air setelah pihak pengguna jasa (user) memberikan job order. Jadi, TKI tidak akan ditempatkan jika tidak jelas job order-nya, katanya.

Meskipun Nakerwan bekerja di sektor iknformal, tetapi antara Nakerwan dengan pengguna jasa (majikan) diikat dalam suatu perjanjian. "kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya." Tapi sayang semua itu hanya formalitas belaka. Seharusnya instansi terkait melihat langsung kenyataan yang di lapangan, hak dan kewajibannya sudah berjalan seimbang apa belum. Jangan para TKI yang menjadi korbannya di negara lain. (Ant)

from: john MacDougallapakabar@clark.net
date: Sat Feb 08 1997